Minggu, 15 November 2026
Beranda / /

  • Menyoal Penataan Kembali Hukum Pemilu
    Opini | 9 bulan lalu
    Menyoal Penataan Kembali Hukum Pemilu

    DIALEKSIS.COM | Opini - Wacana penataan ulang hukum Pemilu mengemuka seiring dinamika politik terkini. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Juni 2025 mengubah desain keserentakan pemilu di mulai tahun 2029, Pemilu nasional (untuk Presiden, DPR RI, dan DPD RI) akan dipisahkan dari Pemilu lokal atau Pilkada (untuk DPRD provinsi/kabupaten/kota serta kepala daerah).

  • Jeda Waktu Pemilu Nasional dan Daerah: Kemendagri Bahas Dampak Regulasi dan Pembiayaan
    Polkum | 1 tahun lalu
    Jeda Waktu Pemilu Nasional dan Daerah: Kemendagri Bahas Dampak Regulasi dan Pembiayaan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang mendalami putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait jeda penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah.

  • DKPP: Tidak Perlu Khawatir Politik Uang, Jika Ada Regulasi dan Perencanaan
    Polkum | 3 tahun lalu
    DKPP: Tidak Perlu Khawatir Politik Uang, Jika Ada Regulasi dan Perencanaan

    DIALEKSIS.COM | Politik - Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo menyampaikan bahwa tidak perlu adanya kekhawatiran terkait politik uang jika sudah ada regulasi dan perencanaan yang dilakukan sejak dini.